KEBERADAAN KERAJAAN SERTA WILAYAH ADAT DI DATARAN GORONTALO

KEBERADAAN KERAJAAN SERTA WILAYAH ADAT DI DATARAN GORONTALO

 PENDAHULUAN

Sebagai mana diketahui, kehidupan masyarakat Gorontalo, berawal

dalam kelompok – kelompok kecil keluarga yang bermukim di tempat yang di sebut LAIHE, dan massing – masing LAIHE di pimpin oleh seorang yang bernama PULAIHE .

Kelompok masyarakat LAIHE ini berkembangg dan beberapa LAIHE meluas menjadi LEMBO’A yang di pimpin oleh seorang BANTALO .

Beberapa LEMBO’A dengan kehidupan masyarakatnya yang kian berkembang dengan tempat yang saling berdekatan, terus berkembang dalam pemukiman yang lebih luas yang dinamakan LINULA .

           Kehidupan masyarakat masing – masing LINULA, di atur sedemikian rupa di pimpin oleh seorang PATILA .

Pada masa tersebut, masyarakat masih menganut suatu kepercayaan yang meyakini bahwa ada sesuatu yang Gaib yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam mengatur kehidupan dan keberadaan alam semesta.

Kebudayaan dan tradisi kehidupan masyarakat masa itu di dasarkan pada falsafah hidup yang meneladani sifat – sifat unsur alam, yakni :

  1. Sifat tanah sebagai tempat hidup yang dengan sabar menghidupi makhluk di atasnya .
  2. Sifat air sebagai unsur kehidupan semua makhluk yang bersifat merendah diri .
  3. Sifat angin sebagai pembawa amanah dan pembawa nafas kehidupan serta rahmat penguasa alam semesta secara merata dan tanpa pilih kasih,
  4. Sifat api sebagai pemberi kematangan dan semangat hidup, dengan sikap mawas diri serta berhati – hati .

Kehidupan masyarakat LINULA, terus berkembang seirama dengan dinamika perubahan yang kian maju, termasuk pekembagan budaya, mengantarkan LINULA – LINULA menjadi kerajaan – kerajaan kecil yang tersebar di dataran Gorontalo, dengan pusat – pusat pemukiman mengikuti kondisi alam yang berwujud JAZIZAH Gorontalo yang merupakan sebahagian hamparan laut Teluk Tomini .

Pusat masing – masing kerajaan berada di kaki – kaki bukit/di lereng – lereng gunung, serta di dataran dataran tinggi yang ada di pesisir – pesisir sungai di Jazizah Gorontalo, yakni sungai – sungai Bone, Bolango,  Taluda’a, Paguyaman, Randangan, Lemito,  Popayato, Molosipat, Tolinggula, dan pesisir sungai Andagile.

Dengan wilayah pemukiman yang di kelilingi oleh genangan air laut Teluk Tomini, sehingga wilayah yang ada dinamakan HUNTULANGI – LANGI, selanjutnya menjadi HULONTALANGI, kemudian menjadi “HULONTALO”,dan oleh orang Belanda menyebutnya “GORONTALO”

Proses perkembangan kerajaan – kerajaan di maksud, dari kerajaan – kerajaan kecil hingga menjadi 5(LIMA) kerajaan besar yang berserikat, prosesnya akan di uraikan pada uraian seanjutnya .

Untuk itu penyusun berupaya dengan kemampuan yang terbatas, sambil memperhatikan beberapa catatan sejarah yang di tinggalkan oleh Tokoh – Tokoh tertentu, seperti Richard Tacco dan DR.Hi.S.R.Nur, SH serta cerita – cerita orang – orang tua terkemuka di daerah ini, menyusun suatu uraian sederhana tentang KEBERADAAN KERAJAAN DAN WILAYAH ADAT DI DATARAN GORONTALO dengan sistimatika :

  1. PENDAHULUAN
  2. KERAJAAN DAN WILAYAH ADAT GORONTALO
  3. BENTUK DAN POLA ADAT GORONTALO
  4. PENUTUP

      Dengan uraian sederhana ini, penyusun senantiasa mengharapkan penyempurnaan dari para Tokoh masyarakat hukum adat yang berkenan, agar kelak dapat bermanfaat bagi pelestarian adat istiadat di daerah Gorontalo yang resminya adalah wilayah adat “ UDULUWO LO’U LIMO LO POHALA’A” dengan falsafa hidup ‘ ADATI HULA – HULA’A TO SYARA’A, SYARA’A HULA – HULA’A TO QURU’ANI”. Dan dalam konteks kehiduan bermasyrakat/bernegara, kaedah yang menjadi cermin perilaku kehidupan masyarakat adalah “BUTU TO PAYU “, yang kita kenal dengan PAYU LO LIPU ATAU PAYU LIMO, dan dalam hubungan antara kedaulatan rakyat dengan kekuasaan Pemerintahan, di dasarkan pada 5(LIMA) sumber Hukum Adat yang di sebut “ BUTO’O LIPU” .

 

 KERAJAAN DAN WILAYAH ADAT GORONTALO

   Dalam catatan sejarah tentang kebudayaan suku Gorontalo yang di susun oleh Richard Tacco tahun 1955, yang di terbitkan oleh TOMIYAHU KEBUDAYAAN LO LIPU, antara lain di catatatkan bahwa kerajaan tua yang pernah ada, namun sudah musnah, adalah kerajaan WADDAH yang di perintah oleh seorang raja bernama BUNIYAGUGUTO. Kerajaan tersebut terletak di lereng gunung Boliyohut, namu kerajaan tersebut sejak lama telah tiada . Dalam uraian tentang riwayat daerah Gorontalo dan Limboto yang di catatat oleh seorang pengamat bernama A.Pakaya/Temey Rusia ( almarhum) dari Dembe II Kota Utara sekarang, bahwa kerajaan Waddah tersebut tertulis pada buku sastra Laga Ligo Sulawesi Selatan, pernah ada di gunung Boliyohuto dengan Rajanya bernama BOSNIAGUGUTO dengan pelindungnya di beri gelar Latanrepepang Lato Waddah (Pelindung Wadah).

Pada akhir abad ke 13M/ awal abad ke 14M, berdiri kerajaan SUWAWA dengan pusat pemukiman di kaki gunung Tilongkabila bernama BANGIO dengan Rajanya bernama AYUDUGIO.

Kerajaan ini yang terus berkembang meluas ke wilayah BONE sampai ke Bintauna, yang di tandai dengan adanya Raja Olongia Lo Suwawa, Olongia Lo Bone, Olongia Lo Bone – Suwawa dan Olongia Lo Bintauna - Suwawa  .

Penyatuan kerajaan – kerajaan tersebut, akhirnya menjadi astu kerajaan Besar yang di sebut kerajaan SUWAWA atau POHALA’A SUWAWA.

 

     Pada tahun 1330 M, berdirilah kerajaan atau POHALA’A LIMBOTO, yang atas prakarsa MBUIBUNGALE mempersatukan 5 kerajaan yang ada yakni :

  Kerajaan Limeheda’a, awalnya diambil dari keberadaan 5(LIMA) kerajaan yang bersatu dan diistilahkan kerajaan LIMOLOPUTU, kemudian disebut LIMPUTU, dan terakhir disebut LIMUTU atau LIMBOTO.

Berdirinya kerajaan Suwawa dan kerajaan Limboto dalam waktu yang hampir bersamaan, dinyatakan BUTU atau lengkapnya di sebut LIPU PILOBUTUA. Maksudnya bahwa berdirinya 2(DUA) kerajaan tersebut yang di susul oleh berdirinya kerajaan – kerajaan Gorontalo, Bolango dan Atinggola.

    Kerajaan Limboto yang berdiri sejak tahun 1330, memperluas kerajaan ke Teluk Tomini termasuk Boalemo/Tilamuta dari Dulupi/Kota raja sampai ke Wananggu yang dalam wilayah adat tercakup dalam POHALA’A LIMBOTO. Dengan meluasnya wilayah kekuasaan maka wilayah pemerintahanpun meluas sehingga adanya Raja/Olangiya di wilaya Limutu, Limutu To Tilayo dan Limutu To Huliyaliyo, namun dalam wialayah adat tetap menyatu dalam POHALA’A LIMBOTO.

   Seterusnya tahun 1385, berdiri kerajaan Gorontalo berpusat di Hulawa(Telaga), yang oleh Raja WADIPALAPA atau ILAHUDE sebagai Raja Hulontalangi, mempersatukan 17 kerajaan yang ada, menjadi kerajaan Gorontalo.

   Sama halnya dengan kerajaan Limboto, kerajaan Gorontalo memperluas kekuasaan kerajaan pula ke Teluk Tomini, mulai dari tabulo/Paguat sampai ke Molosipat, sehingga dikenal pula adanya Raja/Olongiya Lo Hulontalo dan Olongiya Lo Hulontalo To Tilayo. Pengluasan kekuasaan kerajaan Gorontalo ini termasuk wilayah Raja 4 di Paguat, yakni Soginti, Sipayo, Siduan, Bunuyo.

   Perlu di ketahui pula bahwa raja 4 tersebut di atas, adalah termasuk dari Olongia WALU Lonto Otolopa yang di bawa oleh Sultan AMAY, ke Gorontalo, sebagai pengawal utama PUTERI OWATANGO dari Palasa yang di kawini oleh Sultan Amay.

Olongia Walu atau 8 Raja dari Tomini(Palasa) tersebut, adalah TAMALATE, LEMBO’O, SIENDENG, HULANGATO, SIPAYO, BUNUYO,  TOHINTI(SOGINTI) dan TIDUA(SIDUAN), di mana 4 Raja diatas pindah ke wilayah Paguat yang di kenal dengan Raja 4.

POHALA’A GORONTALO, sebagai persatuan dari 17 kerajaan atas prakarsa dari Raja WADIPALAPA yang juga bernama ILAHUDU, adalah :

3.1 Kerajaan Hungina’a, dibawah pimpinan Raja Lihawa

3.2 Kerajaan Lupoyo,     dibawah pimpinan Raja PAI

3.3 Kerajaan Bilinggata, dibawah pimpinan Raja LOA

3.4 Kerajaan Wuwabu,   dibawah pimpinan Raja WAHIMOLUNGO

3.5 Kerajaan Biawu,       dibawah pimpinan Raja WALANGOIHILADU

3.6 Kerajaan Padengo,    dibawah pimpinan Raja PALANGGE

3.7 Kerajaan Huangobotu Olowala, dibawah pimpinan Raja DEWANGGI

3.8 Kerajaan Tapa,         dibawah pimpinan Raja DEILOHIJODA’A

3.9 Kerajaan Lauwonu,dibawah pimpinan Raja MBUI BUNGGOLOHULAWA

3.10 Kerajaan Toto,       dibawah pimpinan Raja MBUI TILOPAANI

3.11 Kerajaan Dumati,   dibawah pimpinan Raja BUATA

3.12 Kerajaan Ilotidea,   dibawah pimpinan Raja TAMA

3.13 Kerajaan Pantungo, dibawah pimpinan Raja NGOBUTO

3.14 Kerajaan Panggulo, dibawah pimpinan Raja HUNGGIJALO

3.15 Kerajaan Huangobotu Oloyihe, dibawah pimpinan Raja LEALINI

3.16 Kerajaan Tambo’o, dibawah pimpinan Raja MBUI DAILOMBUTO

3.17 Kerajaan Hulontalangi, dibawah pimpinan Raja WADILIPATA

     Selanjutnya tahun 1550 M, menyusul pula kerajaan BOLANGO menjadi POHALA’A BOLANGO dan tahun 1557 M berdiri pula kerajaan ATINGGOLA atau POHALA’A ATINGGOLA.

           Kelima POHALA’A tersebut di atas, masing – masing :

  1. POHALA’A SUWAWA
  2. POHALA’A LIMBOTO
  3. POHALA’A GORONTALO
  4. POHALA’A BOLANGO
  5. POHALA’A ATINGGOLA

Berserikat di sebut LIPU LIMOLO POHALA’A,  dan pada perkembangan selanjutnya, dengan adanya perjanjian damai antara Gorontalo dan Limboto, pada tanggal 12 Sya’ban 1084H/@26 November 1673 M, LIPU LIMO LO POHALA’A menjadi “UDULUWO LO’U LIMO LO POHALA’A” dan wilayah adat Gorontalo secara resmi adalah “UDULUWO LO’U LIMO LO POHALA’A” UDULUO dimaksud adalah SUWAWA – LIMBOTO sebagai LIPU PILO BUTUA yang di

ikat dengan Ikrar/ janji :  IMILINGO ELUTO SUWAWA

                                        DEHUALO ITO LIMUTU

                                        IMILINGO ELUTO LIMUTU

                                        DUHULOALO ITO SUWAWA

Perjanjian Damai Gorontao – Limboto di sebt “ JANJI LO ODULUWO MOHUTATO” sehingga jelas bahwa pengertian UDULUWO dari UDULUWO MOHUTATO adalah Gorontalo – Limboto/Limboto – Gorontalo sesuai naskah sampai janji damai yang di prakarsai oleh Raja Eyato dari Gorontalo dan Jogugu POPA dari Limboto.

Pada tanggal 1 Syawal 1084 H/12 Januari 1674 berlangsung sidang Adat di perluas yang disebut HUHULO’O ULIPU TETO – TEYA, TEYA – TETO, yang secara langsung merupakan pengakuan kedaulatan terhadap Eksistensi Kesatuan Perserikatan POHALA’A dalam WILAYAH ADAT “ UDULUWO  LOULIMO LO POHALA’A “ ITUITULO’O ULIPU TETO – TEYA, TEYA – TETO  dihadiri bersama oleh UDULUWO LIMU LO POHALA’A sebagai POHALA’A DALAM(Pohala’a To Delomiyo) POHALA’A LUAR(Sekutu), yakni :

  1. Kerajaan Gowa
  2. Kerajaan Ternate
  3. Kerajaan Tomini (Palasa)
  4. Kerajaan Mongondow
  5. Kerajaan Kaidipang Besar/Bintauna

Dengan pengakuan kedaulatan terhadap Eksistensi Kesatuan Perserikatan POHALA’A SUWAWA, LIMBOTO, GORONTALO, BOLANGO dan ATINGGOLA, maka resmi pula wilayah Adat “UDULUWO LO ULIMO LO POHALA’A”, mencakup :

-         Wilayah Adat Pohala’a Suwawa

-         Wilayah Adat Pohala’a Limboto

-         Wilayah Adat Pohala’a Gorontalo

-         Wilayah Adat Pohala’a Bolango

-         Wilayah Adat Pohala’a Atinggola

Khusus Wilayah Adat Uduluwo Mohutato, yakni Limboto – Gorontalo, Gorontalo – Limboto, mempunyai Sub Wilayah Adat, masing – masing 4(empat) wilayah kerajaan sebagai berikut :

  1. Wilayah Adat Limboto :
    1. Kerajaan Dunggala ( Batuda’a)
    2. Kerajaan Tibawa ( Limboto )
    3. Kerajaan Tomilito ( Kwandang )
    4. Kerajaan Butayo ( Paguyaman )
    5. Wilayah Adat Gorontalo
      1. Keajaan Bilinggata ( Kota Gorontalo )
      2. Kerajaan Hungina’a ( Telaga)
      3. Kerajaan Wuwabu (Kabila)
      4. Kerajaan Lupoyo (Tapa)

Disamping kerajaan – kerajaan yang di uraikan di atas, terdapat pula kerajaan Boalemo yang Wilayahnya mulai dari Desa Kotaraja/Dulupi s/d desa Mananggu ( berdiri tahun 1845 M) dan mempunyai pola Adat yang sama dengan pola dan Prinsip Adat Pohala’a Limboto.

Dilain pihak terdapat pula kerajaan Raja 4 yang wilayahnya mulai dari desa Tabulo/Paguat s/d desa Molosipat/Popayato.

Kerajaan raja 4 dimaksud, adalah Soginti, Sipoyo dan Bunayo, yang mempunyai pola Adat (Payu) yang sama dengan pola dan prinsip aadat POHALA’A GORONTALO. 

  1. BENTUK DAN POLA ADAT GORONTALO
  2. BENTUK UPACARA ADAT.

   Bentuk upacara Adat Gorontalo terdiri dari 3 tingkatan, yaitu :

  1. PATI – PATIHUNGGU
  2. POHU – POHUTU
  3. POHU – POHULI

A.I. upacara Adat Pati – Patihunggu hanya di berlakukan terbatas bagi para Olongia (TAUWA) dalam hal ini Bupati da Walikota dan dengan perkembangan Pemerintahan atas terbentuknya Provinsi Gorontalo, maka Adat Pati – Patihunggu perlu di lakukan untuk Gubernur.

     Terlaksananya di buat secara kebesaran adat penuh dan menjadi tanggung jawab Lo Ulipu Duluwo Lou Limo Lo Pohala’a serta di lengkapi Kabatola Lo Lipu (Perlengkapan Kebesaran Adat Negeri) yang di tandai dengan membunyikan gendering adat Negeri dan bedug – bedug Masjid di seluruh wilayah Negeri (Tawu Tawango Lipu), bahwa Olongia(Tauwa) Opohutu Liya – Liyango.

           Sementara gendering dan bedug – bedug di bunyikan, proses Adat Kebesaran Negeri di langsungkan oleh para pemangku adat Uduluwo Lou Limo Lo Pohala’a.

 

 

A.2. Upacara Adat POHU – POHUTU.

   Upacara Adat POHU – POHUTU, tradisi atas bentuk Pongo – Pongoabu dan Wo’o – Wo’opo.

  1. Pongo – Pongoabu adalah upacara Adat yang melibatkan seluruh Pohala’a untuk hadir sebagai pelaksana upacara Adat seperti ini, diberlakukan bagi para Pejabat tertentu , dengan restu Tauwa.

 Bagi pihak yang memiliki hajatan (Ta Opohutu), maka beberapa hari sebelum hajatan berlangsung, Ta Opohutu perlu mmengutus Tim Pemangku Adat untuk memaklumkan tentang rencana hajatan kepada Tauwa To Bonela ( Bupati atau Walikota yang sementara menjabat ), sekaligus mohon restu dan perkenan untuk menggunakan perlengkapan upacara adat, dalam istilah adat dimaksud,”MOBULOTA TINGOHU, YILADIYAWAWU PAKE U TO IMATO LO TAUWA”.

Makna dari pernyataan sesuai dengan istilah tersebut, pada hakekatnya adalah pangkuan LO ULIPU bahwa baik Yiladiya dan pakaian Adat serta Tingohu(Tingohu Hantalo dan Tingohu To Tujaj) adalah hak dari Tauwa dan pelaku hajatan bersifat meminjam

  1. Wo’o – Wo’opo adalah upacara adat yang di lakasanakan terbatas dalam suatu wilayah Pohala’a dengan tidak melibatkan Pohala’a lain .

Perlengkapan upacara adat juga, tidak sepenuhnya sebagaimana upacara adat Pongo – Pongoabu.

 

 

A.3. Upacara Adat Pohu – Pohuli .

            Upacara Adat Pohu – Pohuli di berlakukan oleh anggota masyarakat tertentu yang memiliki kemampuan untuk itu dan di laksanakan oleh perangkat adat setempat .

     Tehnik pelaksanaan (Lenggota Lo Pohutu) dari ketiga bentuk upacara adat ttersebut A.1, A.2 dan A.3 di atas di atur sepenuhnya oleh Baate/Wuli, suatu hal yang menonjol dalam tehnik pelaksanaan upacara Adat yang bentuknya Pati – Patihunggu dan Pohutu Pongo - Pongoabu adakah acara yang baku, yang telah menjadi Ikrar Ulipu Duluwo Mohutato yakni Gorontalo – Limboto, Limboto – Gorontalo.

 

 

Apabila lokasi upacara Adat berada di wilayah Adat Gorontalo, maka pemangku Adat Ulipu Lo Hulontalo Mohudu Tonggola kepada pemangku Adat Ulipu Lo Limutu.

Sebaliknya apabila lokasi upacara Adat berada di wilayah Adat Limboto, maka pemangku Adat Limboto Mohudu Tonggota kepada pemangku Adat Ulipu Lo Hulontalo.

           Dari bentuk upacara Adat “UDULUWO LO ULIMO LO POHALA’A”, masing – massing POHALA’A, memiliki pola Adat atau Payu yang kesemuanya berpegang pada fisafah atau prinsip : “Adati Hula – Hula’a To Syara’a, Syara’a Hula – Hula’a To Quru’ani”, atau Adat bersendikan Syariat, Syarat bersendikan Al-qur’an.

Dalam mengamalkan falsafah Adat dimaksud, kaedah yang menjadi cermin perilaku dan dasar pengabdian bermasyarakat, adalah BUTU TO PAYU dan sekarang lebih di kenal dengan sebutan PAYU LO LIPU dengan urutan lengkapnya :

  • Agama Totalu, Lipu Pei Hulalu

(Agama dikedepankan, Negeri di bangun)

  • Bangusa Talalo, Lipu Podulualo

(Nama Bangsa di jaga, Negeri di bela)

  • Batanga Pomaya

(Diri diabdikan)

  • Upango Potombulu

(Harta di baktikan)

  • Nyawa Podunggalo

(Nyawa taruhannya)

Sebagai konsekwensi bagi pengamalan PAYU LO LUPU, semangan pengabdian bermasyarakat/bernegara/berbangsa , masyarakat hukum Adat Gorontalo bertekad : “ OPENU DE MOPUTI TULALO, BODILA MOPUTI BAYA” yang pada hakekatnya “Biar berputih tulang, asal jangan menanggung malu”.

      Implementasi dari PAYU LO LIPU/PAYU LIMO, dalam hubungan antara kedaulatan rakyat dengan kekuasaan Pemerintahan, di dasarkan pada 5 sumber Hukum Adat yang disebut “BUTO’O LIPU”, yakni :

  • Wuiidu    : Perilaku dan penampilan diri sesuai norma agama dan budaya .
  • Adati       : Perilaku yang tumbuh dan berkembang serta terterima dan di

  sepakati masyarakat

 

 

Sebagai suatu norma menjadi Hukum Adat, dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

  • Tinepo    :  Perhatikan dan pandangan atasan/pimpinan kepada yang di

   Pimpinnya

  • Tombulao: Perhatian dan penghargaan/penghormatan kepada

   atasan/pemimpin

  • Buto’o    : Hukum Agama maupun Hukum public.

          Dalam tata laksana Adat, demi keharmonisannya, tetap memperhatikan pola Adat(Payu) yang berlaku pada masing – masing wilayah Adat/Pohala’a, yakni :

-         Payu Lo Ito Suwawa

-         Payu Lo Ito Limutu

-         Payu Lo Ito Hulontalo

-         Payu Lo Ito Bolango

-         Payu Lo Ito Atinggola

 

          Pola dan prinsip Adat ini, dalam pelaksanaanya supaya berpegang pada pesan Leluhur atau TAHULI :

          Payu Lo Hunggio                    : Ini Ketentuan Adat

          Umalo pilojanjia                      : Yang telah di sepakati

          To Uyito To Utiya                            : Di seluruh Negeri Adat

          Bolo Po’o Amalia                             : Mohon di Amalkan

          Wahu Timenga Katia              : Agar di timbang dengan seksama

          Payu Lo Mongotiyombuto      : Ini Aturan Leluhur

          Umalo Pidu – piduto               : Yang sudah di tetapkan

          Wahu Didu Moluluto              : Dan tidak akan terhapus

          Didu Boli – boliya                            : Jangan di robah – robah

          Popopidudutalo Odiya            : Tetapkanlah demikian

          Mahipakua Lo Tadia               : Telah dikukuhkan dengan sumpah

          Totilayo To Huliya                  : Dari Hilir sampai ke Hulu.

Dengan uraian singkat di atas, serta dengan pesan leluhur tersebut, maka oleh para pelaku serta perangkat Adat, senantiasa menjaga dan memeliharanya, demi pelestarian Adat Daerah Uduluwo Lou Limo Lo Pohala’a.

 

PENUTUP

           Demikian uraian singkat tentang kerajaan serta Wilayah Adat Gorontalo ini, di susun dengan harapan semoga bermanfaat baik bagi para pelaku dan perangkat Adat serta para generasi muda (Mongo Diti Moli) di masa yang akan datang .

           Para leluhur kita telah mewariskan bahwa dalam kehidupan sehari – hari hendaklah mengamalkan Payu Limo dan Buto’o Lipu, dan Insya Allah hidup kita akan tentram aman, tertib dan sejahtera.

                    WALLAHU A’LAM BISSAWAB.

 

PENYUSUN
Hi.ALEX BOBIHOE
Gelar Adat TiTibawa (1989)